Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Pengusaha bioskop non jaringan (independen) berharap Presiden Jokowi turuntangan membukakan akses modal investasi.

"Pengusaha daerah sudah tergerak bikin bioskop. Situasi ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Dan akan lebih cepat tumbuh bioskop kalau Presiden Jokowi ikut turuntangan," kata H Djonny Sjafruddin SH, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) saat dijumpai di Kota Cinema Mall, Jatiasih, Bekasi, Jumat (30/3/2018).

Hal itu diungkapkan Djonny Sjafruddin bertepatan Hari Film Nasional Ke-68, dan pandangannya tentang nasib bioskop ke depan. 

Menurutnya, usaha bioskop saat ini terus meningkat, namun hal itu belum mencapai titik ideal.

"Layar bioskop di Indoneaia saat ini sekitar 1600an buah yang sebagian besar dikelola perusahaan bioskop berjaringan seperti Cinema XXI, CGV, dan Cinemaxx," ungkap Djonny. 

Wacana penambahan jumlah gedung dan layar bioskop sering dilontarkan oleh pengambil kebijakan untuk memberi ruang pada film Indonesia. 

Hal itu disambut oleh pengusaha dengan membangun bioskop di daerah. "Tapi modal mereka juga terbatas, karena butuh minimal Rp3-4 Miliar biaya satu bioskop dengan 4 layar," jelas Djonny.

Peningkatan jumlah penonton film setiap tahun, kata Djonny merupakan peluang bagi usaha bioskop. 

"Tahun 2017 jumlah penonton film kita mencapai lebih dari 41 juta orang. Jumlah itu bisa sampai 51 juta penonton tahun ini," kata Djonny. 

Jika bioskop bertambah di daerah, yang untung bukan hanya pengelola bioskop tapi juga produser film. 

"Semakin banyak bioskop akan semakin banyak kesempatan untuk film Indonesia disaksikan masyarakat di pelosok daerah, " katanya

Dalam konteks inilah, menurut Djonny perlunya presiden turuntangan agar bioskop daerah lebih maju. 

"Presiden bisa saja menugaskan Menteri Keuangan untuk mempelajari lebih rinci mengenai usaha bioskop, peluang dan manfaatnya bagi rakyat dan film nasional," kata Djonny. 

Jika presiden turuntangan langsung akan lebih konkret bentuk dukungan pemerintah terhadap perfilman nasional. 

"Sebab urusan bioskop daerah selama ini tidak bisa ditangani Kemendikbud maupun Bekraf yang membidangi film, maka akan tepat jika Menteri Keuangan yang memberi stimulus pada bioskop di daerah," jelas Djonny yang juga memiliki beberapa bioskop non jaringan.

Bioskop non jaringan atau independen dimiliki oleh perorangan. Berbeda dengan bioskop berjaringan seperti Cinema XXI, Cinemaxx, dan CGV. 

Menurut Djonny, jumlah layar bioskop non jaringan sekarang sekitar 300an buah. 

"jika pemerintah mendukung bioskop independen, diperkirakan tahun 2020 akan tambah jumlahnya menjadi 500 layar," ujar Djonny. (imam

Last modified on Monday, 02 April 2018
Read 223 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru