Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Hari Pers Nasional (HPN) yang diadakan tiap tanggal 9 Februari sejak 1985 dinilai sudah usang dan tidak bermanfaat bagi dunia pers dan profesi wartawan. Penggunaan uang negara Rp25 Miliar untuk "pesta" tersebut merupakan pemborosan dan harus dihentikan.

Wacana penghentian HPN menguat pada diskusi "Hari Pers Nasional" yang digagas Masyarakat Peduli Jurnalistik (MPJ) di Inisiatif Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/4/2018).

Hadir sebagai narasumber diskusi, pakar Hukum Tata Negara Very Junaidi, dan mantan anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Ezki Suyanto.

Very Junaidi mengatakan, kegiatan HPN merupakan produk hukum yang diperkuat oleh Keputusan Presiden No 5 Tahun 1985.

"Menghentikan HPN bisa dilakukan oleh presiden dengan mencabut Keppresnya, atau masyarakat bisa mengajukan ke Mahkamah Agung," kata Very. 

Peserta yang sebagian besar wartawan senior mempertanyakan aspek manfaat HPN bagi profesi wartawan. 

"Apakah kita merasakan manfaat HPN? Saya kira tidak. Yang jelas, profesi mulia ini dimanfaatkan oleh segelintir elit pengurus organisasi dengan menikmati HPN yang dibiayai negara itu," kata Gino F Hadi, wartawan senior.

Menurut Gino, kegiatan HPN sudah jadi ajang pesta, jalan-jalan dan bernostalgia kelompok tertentu. Jelas ini mubazir dan harus dihentikan," katanya. 

Diskusi dipandu wartawan senior Haris Jauhari itu dihadiri sejumlah anggota MPJ Erwiyantoro, Jodhi Yudono, Gino F Hadi, Abdul Manan, Rosihan Nurdin, Herman Wijaya, Teguh Imam Suryadi, Abdulhadi Lubis, Ibnu AS, Chandra NZ, Nanang Setiawan, Bramono, EW Barce, Fajar Kurniawan, dan Nanang Baso. 

Nanang Setiawan wartawan dari Bandung mengungkapkan HPN jadi bancakan orang di Pemda dan organisasi. 

"Setiap HPN khususnya di Jabar, PWI menyebar proposal meminta dana ke seluruh Kabupaten/Kota. Termasuk Pemda Tingkat I. Ini jadi semacam "permainan" antara orang pemda dengan PWI," katanya. 

HPN dilaksanakan sejak jaman Presiden Soeharto berkuasa dengan mengeluarkan Keppres sebagai hadiah untuk pers. 

"Ada dua cara menghabisi pers, yaitu beri dia fasilitas atau penjarakan. Nah, HPN itu bagian dari fasilitas tadi," kata Haris Jauhari mengutip ungkapan populer aktivis jurnalistik dunia. 

Menurut Ezki Suyatno sebaiknya gerakan MPJ lebih banyak melibatkan masyarakat sipil dan elemen lainya, seperti KPAI, KPI, dan lakukan "road show" ke Watimpres sebagai telinga presiden yang paling dekat dengan Istana. 

"MPJ juga harus melibatkan ICW yang paling banyak informasi tentang kegiatan lembaga yang menggunakan dana dari pemerintah," kata Ezki. 

Meski demikian, menurut Ezki, presiden kemungkinan masih butuh HPN minimal sampai Pilpres nanti. 

"Yang juga penting, harus dibuka mata presiden bahwa organisasi pers banyak, bukan hanya PWI," ungkap Ezki. 

Menurut Jodhi Yudono, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) kegiatan HPN sudah tidak signifikan dengan perkembangan jaman. 

"HPN identik dengan media cetak. Sedangkan sekarang media cetak sudah ambruk dan mungkin akan tinggal nama.Jadi sudah saatnya (Keppres) HPN dicabut," tegas Jodhi. (imam

Last modified on Saturday, 07 April 2018
Read 508 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru