Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Perhatian pemerintah dalam membangun infrastruktur wilayah di Papua, harus diiringi dengan penegakan hukum daerah paling timur Indonesia itu.

"Penegakan hukum di Papua sangat lemah, kami ingin pemerintah pusat, juga memberikan kepastian hukum di sana," kata Agus Ohee, Ketua Badan Musyawarah Tujuh Wilayah Adat Papua (Bamus TWAP) kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Agus Ohee datang bersama sejumlah warga asli Papua selaku koban dan saksi atas kasus yang mereka laporkan ke aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menurut Agus, perhatian pemerintah pusat cukup besar dalam membangun infrastruktur, tapi masih kurang di dalam pemberantasan korupsi di Papua. 

"Presiden kan sudah sering datang, tapi kami prihatin kasus korupsi yang masif dan terlihat jelas, penindakannya sangat lemah di Papua," kata Agus.

Dia mencontohkan kasus pelaporan warga tentang korupsi pejabat Bupati Merauke. 

"Kami melaporkan adanya indikasi korupsi Bupati Merauke yang saat ini menjabat ke KPK sejak 3 Maret 2017, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya," kata Agus. 

Selain secara resmi melaporkan indikasi korupsi oleh Bupati Merauke ke KPK, kata Agus, masyarakat juga sudah melaporkan ke aparat kejaksaan setempat dan melakukan aksi demo. 

"Tapi tidak ada respons dari aparat dan KPK, sehingga kami menduga-duga ada apa-apanya ini," lanjut Agus. 

Sejak dibentuk tahun 2015, Bamus TWAP menjadi tempat bermusyawarah, diskusi, dan juga menampung berbagai keluhan masyarakat adat Papua. 

"Masyarakat adat Papua meminta saya agar menyampaikan suara mereka tentang dugaan korupsi Bupati Merauke," kata Agus. 

Beberapa hal yang dilaporkan oleh Bamus TWAP ke aparat kejaksaan maupun KPK diantaranya soal jual-beli jabatan oleh pejabat bupati. 

"Kami juga melaporkan indikasi korupsi, penyalahgunaan jabatan, pencucian uang, rekening gendut, ingkar janji politik, dan tidak berjalannya pembangunan signifikan yang dilakukan bupati," ungkap Agus. 

Karena laporan itu tidak ditindaklanjuti, kata Agus, masyarakat menjadi curiga. "Jangan-jangan ada kekuatan besar yang melindungi bupati dan pejabat-pejabat korupsi di Papua," katanya. 

Masyarakat adat Papua sangat berharap ada penjelasan dari kejaksaan maupun KPK. "Kami minta aparat kejaksaan dan KPK segera bertindak. Jika tidak terbukti katakan tidak terbukti, tapi kalau terbukti harus diproses hukum," lanjut Agus. 

Hal ini akan menjadi tolok ukur tidak hanya untuk Merauke tapi juga seluruh wilayah agar koruptor jangan lagi dipelihara di Papua. 

"Sangat disayangkan jika pak Jokowi sudah membangun Papua dengan sangat gencar dan baik, tapi tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai," ujarnya. 

 

Tujuh wilayah adat Papua

Bamus TWAP menjadi tempat mengadu dan mengkoordinir tujuh kelompok masyarakat adat yang tersebar di Papua.

"Luas areal untuk satu wilayah masyarakat terdiri dari 3 sampai 4 kabupaten di Papua," jelas Agus. 

Papua (Propinsi Papua dan Papua Barat) terdiri dari 257 suku bangsa. Seluruh suku tersebut dikelompokkan menjadi 7 wilayah adat. 

Ketujuh wilayah adat tersebut: 1. Mamta: Papua Timur Laut, 2. Saereri: Papua Utara/Teluk Cenderawaih, 3. Domberai: Papua Barat Laut, 4. Bomberai : Papua Barat, 5. Anim Ha: Papua Selatan, 6. La Pago: Papua Tengah, 7. Meepago: Papua Timur.

Menurut Agus di Papua dan Jayapura semakin banyak rumah-rumah mewah milik pejabat kepala dinas yang besarnya seperti rumah konglomerat di Jakarta. (imam

Last modified on Saturday, 05 May 2018
Read 378 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru